Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemerintahan Prabowo? Pengamat Beri Warning Ini!

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan stabilitas politik. Warning ini muncul seiring adanya kekhawatiran terkait manuver sistematis dari kelompok tertentu yang menyasar ketenangan publik.

Analis Politik dari Citra Institute, Efriza, menggarisbahwahi pentingnya mengendus tanda-tanda pergerakan politik yang sengaja dirancang demi kepentingan segelintir golongan. Menurutnya, pemerintah harus mencermati peredaran informasi palsu hingga potensi munculnya kekacauan.

"Yang perlu diwaspadai oleh Pemerintah adalah jika terdapat bukti adanya upaya sistematis untuk menciptakan kepanikan publik, adanya upaya memproduksi informasi yang palsu untuk diberikan kepada masyarakat, atau upaya menciptakan chaos dan instabilitas politik demi kepentingan kelompok tertentu," ujar Efriza saat dihubungi Inilah.com, Senin (18/5/2026).

Efriza menjabarkan, andai skenario pemburukan situasi tersebut benar-benar terjadi, dampaknya bakal langsung memukul masyarakat luas. Efek dominonya tidak main-main, mulai dari merosotnya kepercayaan pasar terhadap iklim investasi, munculnya kecemasan pada sektor keamanan nasional, hingga memudarnya ikatan sosial di tengah publik.

Oleh sebab itu, kejelian kabinet dalam memetakan masalah menjadi kunci utama dalam meredam gejolak.

"Artinya, kemampuan merespons dalam memilah dan memilih maupun bersikap atas suatu isu adalah hal terpenting," lanjutnya.

Alih-alih menggunakan tangan besi, Efriza menyarankan agar pemerintah mengedepankan transparansi informasi atas seluruh program kerja yang sedang berjalan. Pemerintah dituntut membalas kritik lewat penyampaian capaian kinerja yang valid, sekaligus membuka ruang dialog dua arah yang inklusif bersama masyarakat.

"Bukan semata-mata dengan pendekatan represif, bereaksi dengan cara yang negatif terhadap kritik, jika ini yang dipilih maka potensi yang terganggu adalah stabilitas nasional," tegas Efriza.

Langkah koersif atau represif dinilai justru akan menjadi bumerang bagi penguasa. Menurut Efriza, membungkam suara sumbang secara negatif tidak hanya memicu kemunduran demokrasi, melainkan juga berisiko menciptakan ketidakpastian politik baru serta menggerus legitimasi pemerintah di mata rakyat.