KPK Dalami Dugaan Duit 'Panas' Kasus DJKA Mengalir ke Eks Menhub Budi Karya

Nama mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mencuat dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Mencuatnya nama Budi Karya seiring dengan pemeriksaan Robby Kurniawan, Stafsus Budi Karya saat menjadi Menhub.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang mengungkapkan adanya fee proyek DJKA yang mengalir ke Robby. Karena itu, KPK juga mendalami apakah fee proyek tersebut juga mengalir ke kocek Budi Karya.

"Kita masih akan dalami terkait itu. Jadi penyidik mendapatkan informasi adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh saudara RB yang hari ini dipanggil sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026). Budi menjawab pertanyaan apakah fee proyek yang diterima Robby kemudian diteruskan ke Budi Karya.

Budi menekankan penelusuran terkait aliran suap fee proyek jalur kereta DJKA ini masih akan terus dilakukan. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan terus berjalan, bahkan tak menutup kemungkinan adanya pemanggilan Budi Karya lagi.

"Maka itu tentu nanti masih akan butuh keterangan-keterangan dari saksi lain ya, sehingga penyidik tentu masih akan menjadwalkan untuk pemeriksaan berikutnya," ucap Budi Prasetyo.

Konstruksi Perkara

Seperti diketahui, kasus dugaan suap di lingkungan DJKA ini terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT terseebut KPK menetapkan 10 orang tersangka. Kesepuluh tersangka tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.