Mensos Gus Ipul Bantah Mark Up Sepatu Sekolah Rakyat, Sebut Kualitas dan Bahannya Beda

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan tidak ada praktik mark up dalam pengadaan sepatu untuk puluhan ribu siswa Sekolah Rakyat.

Pernyataan ini disampaikan merespons isu yang viral di media sosial terkait perbedaan harga sepatu bantuan.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, anggaran pengadaan sepatu sebesar Rp27,5 miliar diperuntukkan bagi lebih dari 39 ribu siswa.

Ia memastikan seluruh proses telah dilakukan sesuai aturan dan mempertimbangkan kualitas barang.

Menurutnya, harga sepatu sebesar Rp700 ribu per pasang yang diadakan Kementerian Sosial tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan sepatu bantuan lain yang beredar di publik.

Gus Ipul menyinggung bantuan sepatu yang sebelumnya dibagikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada sejumlah siswa di Malang dengan harga sekitar Rp170 ribu per pasang.

Ia menegaskan, kedua jenis sepatu tersebut memiliki spesifikasi dan kualitas yang berbeda.

Sepatu dari Kemensos dirancang untuk kebutuhan yang lebih lengkap dan jangka penggunaan yang lebih panjang.

“Tidak bisa disamakan. Dari sisi kualitas, bahan, dan fungsi tentu berbeda,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya mencakup satu jenis sepatu.

Setiap siswa menerima beberapa kebutuhan, mulai dari sepatu dinas harian (PDH), sepatu lapangan (PDL), hingga sepatu olahraga.

Selain itu, paket bantuan juga mencakup kebutuhan untuk guru, termasuk sepatu kerja dan perlengkapan lain seperti kaus kaki.

Sementara itu, sepatu yang dibagikan oleh Pemprov Jawa Timur disebut sebagai bantuan terbatas untuk 10 siswa dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gus Ipul pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar, terutama yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.

Ia menekankan pentingnya memahami konteks dan rincian program sebelum menarik kesimpulan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap penggunaan anggaran publik.

“Kami harap masyarakat tidak mudah beropini tanpa data yang jelas dan tidak termakan isu hoaks,” tegasnya.***