Rupiah Jeblok, Pengusaha Nasional Ngaku Tercekik: PHK Massal Tinggal Tunggu Waktu?

Baca Juga

Pelemahan nilai tukar rupiah di atas Rp17.700 per dolar dan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, menekan industri nasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan, dunia usaha saat ini menghadapi situasi menantang, seiring tekanan biaya yang dialami industri akibat faktor-faktor dari luar kendali, khususnya manufaktur.

"Jika kita melihat lebih dalam, tekanan paling besar dirasakan oleh subsektor manufaktur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor dan energi," papar Shinta kepada Tribunnews.com, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan baku impor yang mencapai sekitar 70 persen, membuat depresiasi rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold atau  Harga Pokok Penjualan (HPP) dan menekan margin usaha. 

"Ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, serta industri berbasis komponen impor seperti elektronik dan otomotif," ujar Shinta.

Sebagai contoh, di industri plastik, kenaikan harga naphtha yang sangat tinggi telah mendorong lonjakan biaya bahan baku secara drastis, yang pada akhirnya menekan margin produsen. 

Menurutnya, kenaikan harga naphtha lebih dari 92% sejak awal tahun, yang diikuti dengan kenaikan harga bahan baku plastik sekitar 80%, telah mendorong lonjakan harga produk hingga diatas 50%, bahkan mencapai 100% pada segmen tertentu seperti kemasan UMKM.

Secara data, meskipun secara tahunan sektor manufaktur masih tumbuh sekitar 5,04%, namun secara kuartalan (q-to-q) justru mengalami kontraksi sebesar 1,01%. 

"Dari 16 subsektor manufaktur pada kuartal I 2026, terdapat 10 subsektor yang tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61%, dan 4 subsektor mengalami kontraksi," ujarnya.

Ia menyebut, beberapa subsektor yang mengalami tekanan cukup dalam (yoy) antara lain industri karet dan plastik yang terkontraksi 9,01%, alat angkutan 5,02%, pengolahan tembakau 4,05%, serta industri kayu dan turunannya 0,02%. 

"Pelemahan rupiah lebih lanjut hingga menembus level di atas Rp17.600, tentu semakin memperbesar tekanan biaya pada sektor manufaktur," ucapnya.

Shinta menjelaskan, tekanan terhadap industri juga diperkuat oleh indikator aktivitas industri yang mulai melemah. 

PMI manufaktur Indonesia pada April turun ke level 49,1 dari sebelumnya 50,1 pada Maret, sehingga kembali masuk ke zona kontraksi untuk pertama kalinya sejak Juli 2025. 

Selain itu, Indeks Kepercayaan Industri juga turun menjadi 51,75 pada April 2026, melanjutkan tren penurunan sejak Januari. 

"Artinya, terdapat pelemahan aktivitas riil dan penurunan optimisme pelaku industri di lapangan, meskipun secara headline pertumbuhan ekonomi masih terlihat cukup kuat," ujarnya.

Ancaman PHK

Shinta tidak memungkiri pelemahan rupiah bisa saja berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), karena besarnya tekanan terhadap industri nasional, terutama di sektor padat karya. 

Namun demikian, Shinta mengungkap, posisi dunia usaha saat ini adalah PHK massal bukanlah opsi utama. 

"Pelaku usaha sangat memahami pentingnya menjaga stabilitas tenaga kerja, baik dari sisi sosial maupun keberlanjutan bisnis jangka panjang. Sebagian besar perusahaan saat ini justru mengambil langkah-langkah mitigasi yang lebih moderat," tutur Shinta.

Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan antara lain adalah hiring freeze, efisiensi operasional, pengendalian biaya non-esensial, serta penundaan ekspansi atau investasi baru. 

Selain itu, banyak pelaku usaha juga mulai melakukan diversifikasi pasar, memperkuat pasar domestik, serta melakukan penyesuaian rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dalam beberapa kasus, kata Shinta, perusahaan juga melakukan hedging terhadap risiko nilai tukar dan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal sebagai bagian dari strategi cost management. 

Kemudian, transformasi ke arah peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui teknologi juga mulai dilakukan, namun dengan pendekatan yang tetap mempertimbangkan keberlangsungan tenaga kerja, seperti reskilling dan redeployment.

"Jadi, dapat kami sampaikan bahwa dunia usaha saat ini masih berupaya keras untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan stabilitas tenaga kerja. Namun tentu saja, ke depan kondisi ini akan sangat bergantung pada bagaimana tekanan eksternal ini berkembang," katanya.

"Kami juga memandang penting adanya dukungan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daya saing industri nasional, khususnya sektor  padat karya," sambung Shinta.