Jenderal Listyo Sigit Dipuji Setinggi Langit, Ketua Komisi III: Salah Satu Kapolri Terbaik Sepanjang Masa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat pujian setinggi langit dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Bahkan, Listyo Sigit disebut sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.

Pujian terhadap orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 9 Juni 2026.

"Yang kami hormati, Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, jarang-jarang beliau hadir di sini, salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa, kita kasih tepuk tangan," puji Habiburokhman.

Listyo pun merespons pujian terhadap dirinya itu dengan senyuman.

Sementara, dalam laporannya Habiburokhman menyampaikan terkait penyusunan RUU Polri dimana disebut telah menerapkan asas partisipasi yang bermakna.

Pihaknya, kata dia, telah menggelar 12 rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan publik.

Dia menyebut Komisi III telah berkunjung ke universitas di 12 provinsi, mengundang ahli dan pakar ilmu hukum, ilmu kesehatan masyarakat, kelompok masyarakat, hingga kelompok mahasiswa untuk dimintai pendapat.

"Akhirnya, setelah pembahasan intensif, panja (panitia kerja) menyelesaikan tugasnya,” katanya.

Sebagai informasi, Panja RUU Polri bersama pemerintah rampung membahas 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri atas 32 DIM tetap, 36 DIM redaksional, 12 DIM substansi, 24 DIM dihapus, dan delapan DIM substansi baru.

Habiburokhman mengatakan, setidaknya ada delapan pokok pembahasan dalam RUU tersebut. Pertama, penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan, dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern.

Lalu ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karier sumber daya manusia.

Kemudian keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

Selanjutnya kelima, pengaturan ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri dengan mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur.

"Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.

"Kedelapan, penguatan fungsi dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)," tukasnya.***