Menteri Ben-Gvir Jadi Tersangka Kasus Penculikan dan Penyiksaan Aktivis Flotila

Baca Juga

Kantor kejaksaan Roma memasukkan nama Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke dalam daftar tersangka dalam penyelidikan dugaan penyiksaan dan kejahatan perang terhadap aktivis flotila pro-Palestina Sumud. Harian la Repubblica melaporkan pada Senin (8/6/2026), bahwa penyelidikan dibuka beberapa pekan lalu setelah otoritas Israel menahan para aktivis armada tersebut, termasuk sejumlah warga negara Italia.

Menurut laporan itu, pengacara para penggugat menuduh adanya kemungkinan tindak pidana, termasuk penculikan, penyiksaan, kekerasan seksual, perampokan, serta tindakan yang berpotensi menyebabkan kapal karam.

Flotila Sumud yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza berlayar dari Barcelona pada 15 April. Pada 18 Mei, penyelenggara armada menyatakan kapal mereka dikepung dan dicegat secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan internasional, sekitar 250 mil laut dari pantai Gaza.

Seluruh peserta armada kemudian ditahan sebelum akhirnya dideportasi dari Israel. Pada 20 Mei, Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan pasukan Israel menelungkupkan dan mengikat para aktivis yang ditahan.

Pihak armada kemudian melaporkan sekitar 30 aktivis mengalami patah tulang dan menuduh pasukan Israel melakukan pelecehan seksual terhadap para peserta. Sementara itu, Jean-Noel Barrot pada 23 Mei mengatakan Prancis telah melarang Ben-Gvir memasuki wilayah negara tersebut.

Sebelumnya, Irlandia memberlakukan larangan kunjungan ke negara tersebut terhadap para menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, menurut Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin. Menteri Kehakiman Irlandia Jim O’Callaghan menyetujui pencekalan tersebut, sebagaimana dikonfirmasi PM Martin saat menghadiri KTT Uni Eropa–Balkan Barat di Tivat, Montenegro, Sabtu pekan lalu.

Martin mengatakan tindakan dan pernyataan kedua pejabat tersebut "sama dengan keinginan untuk melihat penghapusan warga Palestina dari Palestina", menambahkan perlu dilakukan tindakan lebih lanjut di tingkat Uni Eropa.

Ia menekankan bahwa komunitas internasional harus mempertimbangkan masalah ini. Menurut Martin, Irlandia akan mengangkat masalah ini dengan anggota Uni Eropa lainnya, mencatat bahwa tindakan mereka membenarkan sanksi di seluruh Uni Eropa, meskipun mendapatkan konsensus di dalam blok tersebut masih belum pasti.

Juru bicara menteri kehakiman mengatakan larangan tersebut diberlakukan setelah adanya persetujuan pemerintah di luar Kabinet, sejalan dengan kebijakan Irlandia untuk mencegah masuk individu-individu yang dianggap berkontribusi dalam krisis yang hingga kini masih berlangsung di Gaza. Keputusan itu juga mengikuti langkah serupa oleh sejumlah negara, termasuk Prancis, yang sebelumnya mengumumkan pembatasan masuk pejabat Israel di tengah maraknya seruan internasional untuk sanksi Uni Eropa.