Panen Hujatan! Dari Isu Mutasi Aneh hingga Keponakan di BUMN, Kinerja Menteri PU Dipertanyakan

Baca Juga

Sejumlah kebijakan dan isu yang berkaitan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo belakangan ramai menjadi perhatian publik. Dalam beberapa hari terakhir, nama Dody dikaitkan dengan berbagai polemik, mulai dari rencana kunjungan kerja ke Amerika Serikat yang mencantumkan anggota keluarganya dalam dokumen perjalanan dinas hingga isu mutasi pegawai dan penunjukan komisaris di BUMN.

Polemik pertama mencuat setelah beredarnya draf surat perjalanan dinas Kementerian PU untuk agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 13–19 Juli 2026. Dalam dokumen tersebut, nama istri Dody Hanggodo, Irma Hermawati, dan putrinya, Aurellia Tsabitha, tercantum sebagai bagian dari rombongan.

Keberadaan keduanya memicu perdebatan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menegaskan bahwa apabila keluarga menteri ikut berangkat, seluruh biaya perjalanan akan ditanggung secara pribadi, bukan menggunakan APBN.

Apri juga menjelaskan pencantuman nama istri dan putri Menteri PU dalam dokumen tersebut hanya untuk kebutuhan administrasi pengurusan visa kolektif melalui Kementerian Luar Negeri. Ia menambahkan, dokumen yang beredar masih berupa draf dan belum menjadi keputusan final.

Di tengah polemik tersebut, muncul pula isu mutasi sejumlah pegawai senior di lingkungan Kementerian PU. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, beberapa pegawai dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Humas disebut dipindahkan ke berbagai daerah, seperti Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Surabaya.

Sejumlah pegawai yang disebut dimutasi diketahui telah mengabdi lebih dari satu dekade dan sebelumnya menempati posisi strategis di kementerian. Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kementerian PU mengenai kabar mutasi tersebut.

Sorotan lainnya mengarah pada penunjukan Aisyah Zakkiyah sebagai anggota Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Di media sosial beredar isu yang menyebut Aisyah merupakan keponakan Dody Hanggodo, meski belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hubungan keluarga tersebut.

Aisyah diangkat sebagai komisaris dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang digelar pada 19 Mei 2026. Penunjukan tersebut ikut menjadi perhatian publik setelah beredar informasi mengenai besaran honorarium dan fasilitas yang diterima jajaran komisaris BUMN.

Rangkaian polemik tersebut turut mendapat tanggapan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Melalui unggahan di media sosial, ia meminta Kementerian PU lebih memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur di dalam negeri.

Menurut Rhenald, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan hingga percepatan infrastruktur di berbagai daerah. 

Ia juga menyinggung aksi swadaya masyarakat Aceh yang membangun jembatan secara mandiri dan berharap Kementerian PU dapat lebih fokus menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.